Skripsi Analisis Kinerja Keuangan

Halo sobat bloger, ketemu lagi kali ini admin akan membagikan contoh skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selimut Hangat”. Sobat bloget tak perlu khawatir karena admin juga menyediakan link download file contohnya dengan format word. Ok langsung saja simak sedikit cuplikan isi nya di bawah ini : 

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat di dunia memiliki kewajiban untuk secara terus – menerus berpartisipasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran dari salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politikal dan administratif. Kepemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan good governance diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang sentralistis, ketika pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. 

Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan

menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Selimut Hangat, 2009. USU Repository © 2009 bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetesi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas–luasnya yang betujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pada saat dimulainya otonomi daerah harapan yang muncul adalah pemerintah daerah semakin mandiri dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun melakukan pembangunan di daerah masing-masing, karena setiap daerah diberi kebebasan untuk mengelola daerah masing-masing. 

Oleh karena itu daerah juga diberi kebebasan dalam hal penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan pada pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran pada periode berikutnya, penilaian prestasi kerja pemerintah serta sebagai alat pemotivasi. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapakan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Seiring dengan reformasi dibidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan – perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing – masing. 

DOWNLOAD FILE

Perubahan dibidang akuntansi pemerintahan yang paling diinginkan adalah adanya Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannnya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengolahan keuangan pemerintah daerah. Sehingga,

good governance dapat tercapai. Maka daripada itu dibuatlah peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan terbitnya Standar Akuntansi Pemerintahan selain untuk mewujudkan good governance juga merupakan jawaban atas penantian adanya pedoman pelaporan keuangan yang dapat berterima umum yang telah diamanatkan oleh beberapa peraturan

perundang-undangan yang sebelumnya. 

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dengan demikian SAP merupakan Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Selimut Hangat, 2009. USU Repository © 2009 persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang SAP ini menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada berbagai pihak khususnya pihak - pihak di luar eksekutif. Standar Akuntansi Pemerintahan berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami informasi yang disajikan jika disajikan dengan kriteria atau persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan. Bagi auditor, khususnya eksternal auditor, Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan sebagai kriteria dalam menilai informasi yang disajikan. Dengan demikian SAP menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan good governance. Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen good governance yaitu :

• Akuntabilitas
• Transparansi                                    
• Partisipasi

Pertama, akuntabilitas karena dengan adanya standar, pengungkapan efektivitas dan efisiensi APBN

atau APBD menjadi bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, transparansi karena dengan adanya standar, BPK menjadi mudah menyingkap tempat-tempat sembunyi korupsi karena mempunyai basis baku, mantap dan komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan dan audit atas laporan keuangan. Ketiga, partisipasi karena dengan adanya standar, Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Selimut Hangat, 2009. USU Repository © 2009 rakyat pada tiap daerah melalui DPRD makin mampu mengendalikan keuangan daerahnya. SAP digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan. Tanpa adanya standar umum ini, maka laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah bisa jadi bebeda-beda antar daerah yang pada gilirannya akan memunculkan persoalan - persoalan baru pada level nasional. Oleh karena pentingnya SAP maka setiap penyajian laporan keuangan daerah harus mengikuti standar ini, meskipun pemerintahan belum sepenuhnya dapat mengikuti standar ini. Dalam penyajian laporan keuangan tidak terlepas dari faktor pendukung yaitu sumber daya manusia dan perangkat pendukungnya berupa infrastuktur, karena membantu dalam menyajikan laporan keuangan daerah. 

Namun dalam penyajian laporan keuangan sesuai SAP ini, Pemerintahan Kabupaten Selimut Hangat masih mengalami kendala - kendala atau masalah-masalah yang menyebabkan penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berjalan dengan semulus diharapkan. Salah satu satu kendala tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang mengalami kesulitan untuk mampu mengikuti perubahan peraturan dalam penyajian laporan keuangan, kendala lainnya adalah keterbatasan jumlah ataupun kualitas dari perangkat pendukung yang tersedia untuk digunakan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul: “Analisis Kinerja  Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Selimut Hangat.”

Bagaimana sobat bloger? jika anda ingin menambah bahan untuk tugas ahir skripsi, atrikel ini bisa dijadikan referensi sobat bloger. Silahkan sobat download dalam format word di sini
Terima kasih sudah berkunjung.